LURAH GIRIMULYO 
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

PERATURAN LURAH GIRIMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA KALURAHAN GIRIMULYO 
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GIRIMULYO, 
                        
Menimbang : 	a.   	bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja  kalurahan Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2020;	
Mengingat :      	1.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950  Nomor 59);	
	2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);	
	3.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);	
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);	
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);	
	6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);	
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);	
	8.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);	
	9.	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);	
	10.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);	
	11.	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018  Nomor 7);	
	12.	Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);	
	13.	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun  2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);	
	14.	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);	
	15.	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);	
	16.	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63);	
	17.	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 60);	
	18.	Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37); 	
	19.	Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girimulyo Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2016 Nomor 3);	
	20.	Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3);	
	21.	Peraturan Desa Girimulyo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 7).	
	22.	Peraturan Desa Girimulyo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 9 );	
	23.
	Peraturan Desa Girimulyo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 10 );	
	24.	Peraturan Desa Girimulyo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2020 Nomor 5 );
	
MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  GIRIMULYO TAHUN ANGGARAN 2020	

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 bertambah dan atau berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Asli Kalurahan			
1.1.	Pendapatan Asli Kalurahan			
a.	Semula	Rp	307.400.000,00	
b.	Bertambah/berkurang	(Rp	38.600.000,00)	
Jumlah PAK setelah perubahan	Rp	268.800.000,00	
			
1.2.	 Pendapatan Transfer			
a.	Semula	Rp	1.831.794.800,00	
b.	Bertambah/berkurang	(Rp	  55.245.600,00)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.776.549.200,00	
1.3.	Pendapatan Lain			
a.	Semula	Rp	9.306.847,00	
b.	Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah pendapatan lain setelah perubahan	Rp	9.306.847,00	
              Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.054.656.047,00	
2.	Belanja Kalurahan			
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan			
a.	Semula	Rp	1.082.812.525,00	
b.	Bertambah/berkurang	(Rp	60.624.017,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.022.188.508,00	
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan			
a.	Semula	Rp	972.407.650,00	
b.	Bertambah/berkurang	(Rp	185.336.000,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	787.071.650,00	
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan			
a.	Semula	Rp	35.904.019,00	
b.	Bertambah/berkurang	(Rp	16.957.083,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	18.946.936,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan			

			
a.	Semula	Rp	161.980.650,00	
b.	Bertambah/berkurang	(Rp	120.728.500,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	41.252.150,00	
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Kalurahan			
a.	Semula	Rp	2.500.000,00	
b.	Bertambah/berkurang	Rp	289.800.000,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	292.300.000,00	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.161.759.244,00	
Surplus/Defisit setelah perubahan	(Rp	107.103.197,00)	
3	Pembiayaan Kalurahan			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
a.	Semula	Rp	107.103.197,00	
b.	Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	107.103.197,00	
     3.2     Pengeluaran Pembiayaan			
a.	Semula	Rp	0,00	
b.	Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00	
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	107.103.197,00	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00	

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Jagabaya, Ulu-ulu, Kamituwa dan Kepala Urusan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.
Pasal 4
Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Girimulyo.

								Ditetapkan di Girimulyo
								Pada tanggal  3 Agustus 2020
								LURAH,

								SUNU RAHARJO
Diundangkan di Girimulyo
Pada tanggal  3 Agustus 2020

CARIK

PARYANI
BERITA KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2020 NOMOR 4